Upah Ke-13 PNS Telah Diteken Jokowi

Upah Ke-13 PNS Telah Diteken Jokowi – Ketentuan Pemerintah Tunjangan Hari Raya atau PP THR buat Pegawai Negeri Sipil (PNS) serta perangkat negara yang lain telah diteken oleh Presiden Joko Widodo waktu lalu.

Hal itu dikatakan oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati. “PP-nya bapak Presiden telah sinyal tangani barusan,” kata Sri Mulyani di Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Senin, 6 Mei 2019.

Awalnya, Menteri Pendayagunaan Perangkat Negara serta Reformasi Birokrasi (Menpan-RB) Syafruddin juga pastikan, THR PNS cair pada 24 Mei 2019. Ia menyebutkan penentuan waktu pencairan THR ini sudah ditetapkan dalam rapat hanya terbatas.

Tetapi rupanya, tidak cuma THR, PNS akan terima upah ke-13 pada pertengahan tahun ini.

Direktur Jenderal Daftar Kementerian Keuangan Marwanto Harjowiryono menjelaskan, pencairan THR serta upah ke-13 akan dikerjakan sesuai agenda yang sudah dipastikan. Untuk upah 13 akan dicairkan waktu masuk tahun ajaran baru.

1. THR Telah Diteken Jokowi

Presiden Joko Widodo atau Jokowi sah tanda-tangani Ketentuan Pemerintah (PP) tentang pencairan Tunjangan Hari Raya (THR) buat Pegawai Negeri Sipil (PNS) serta perangkat negara yang lain.

Hal itu dikatakan oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Senin, 6 Mei 2019.

“PP-nya bapak Presiden telah sinyal tangani barusan,” kata Sri Mulyani.

Awalnya, Menteri Pendayagunaan Perangkat Negara serta Reformasi Birokrasi (Menpan-RB) Syafruddin pastikan THR PNS cair pada 24 Mei 2019. Ia menyebutkan penentuan waktu pencairan THR ini sudah ditetapkan dalam rapat hanya terbatas.

“Itu telah ditetapkan, tanggal 24 (Mei),” sebut Syafruddin di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat 3 Mei 2019.

2. Disediakan Uang Rp 20 Triliun Untuk THR

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mempersiapkan budget Rp 20 triliun untuk Tunjangan Hari Raya (THR) Pegawai Negeri Sipil (PNS) 2019. Pencairan THR PNS gagasannya akan dikerjakan pada 24 Mei.

“Untuk anggarannya keseluruhan, jika saya tidak salah Rp 20 triliun yang terbagi dalam THR,” tutur Sri Mulyani selesai hadir DhawaFest di Gedung Dhanapala, Jakarta, Rabu, 8 Mei 2019.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) sudah tanda-tangani Ketentuan Pemerintah (PP) Nomer 36 Tahun 2019 mengenai Pemberian THR Pada Pegawai Negeri Sipil (PNS), Prajurit Tentara Nasional Indonesia (TNI), Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri), Petinggi Negara, Penerima Pensiun, serta Penerima Tunjangan. PP ini di tandatangani pada pada 6 Mei 2019.

“PNS, Prajurit TNI, Anggota Polri, Petinggi Negara, Penerima Pensiun, serta Penerima Tunjangan diberi THR,” bunyi Masalah 2 PP ini seperti diambil dari situs Setkab.

PNS, Prajurit TNI, serta Anggota Polri seperti disebut, menurut PP ini, termasuk juga:

a. PNS, Prajurit TNI, serta Anggota Polri yang diletakkan atau ditugaskan di perwakilan Republik Indonesia di luar negeri;

b. PNS, Prajurit TNI, serta Anggota Polri yang ditugaskan di luar lembaga pemerintah baik di atau di luar negeri yang upahnya dibayar oleh lembaga induknya;

c. PNS, Prajurit TNI, serta Anggota Polri yang diberhentikan sesaat sebab diangkat jadi komisioner atau anggota instansi nonstruktural;

d. PNS, Prajurit TNI, serta Anggota Polri penerima uang nantikan; serta

e. Calon PNS.

PNS, Prajurit TNI, serta Anggota Polri seperti disebut, tegas PP ini, tidak termasuk juga PNS, Prajurit TNI, serta Anggota Polri yang sedang jalani cuti di luar tanggungan negara atau yang ditugaskan di luar lembaga pemerintah baik di atau di luar negeri yang upahnya dibayar oleh lembaga tempat penugasannya.

“THR buat PNS, Prajurit TNI, Anggota Polri, Petinggi Negara, Penerima Pensiun, serta Penerima Tunjangan seperti disebut yakni sebesar pendapatan sebulan pada dua bulan sebelum bulan Hari Raya,” bunyi Masalah 3 ayat (1) PP ini.

3. PNS Bisa Upah ke-13

Pegawai Negeri Sipil (PNS) akan terima Tunjangan Hari Raya (THR) pada 24 Mei. Seterusnya, PNS akan terima upah ke-13 pada pertengahan tahun ini.

Direktur Jenderal Daftar Kementerian Keuangan, Marwanto Harjowiryono, menjelaskan jika pencairan THR serta upah ke-13 akan dikerjakan sesuai agenda yang sudah dipastikan. Untuk upah 13 akan dicairkan waktu masuk tahun ajaran baru.

“Upah ke-13 kan diberi kelak mendekati tahun ajaran baru, jadi apakah itu. Iya (Juli) itu,” katanya di Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Rabu, 8 Mei 2019.

Pemerintah juga sudah mempersiapkan budget yang semakin besar mengingat upah PNS alami kenaikan sebesar 5 % tahun ini.

Marwanto membetulkan ada menambahkan budget THR serta upah ke-13 di 2019. Dimana, semasing budget bonus itu akan dicairkan sebesar Rp 20 triliun.

“Iya (THR) Rp 20 triliun, upah ke-13 sama Rp 20 triliun,” tutur ia.

Dengan begitu bila dibanding dengan pencairan THR serta upah ke-13 tahun kemarin, karena itu keseluruhannya alami kenaikan seputar Rp 4,24 triliun. Karena, pada 2018 tertera, pemerintah menganggarkan dana Rp 35,76 triliun untuk THR serta upah ke-13.

4. Upah ke-13 PNS Telah Diteken Jokowi

Presiden Joko Widodo (Jokowi) sudah tanda-tangani Ketentuan Pemerintah (PP) Nomer 35 Tahun 2019 mengenai Pergantian Ke-3 Atas PP Nomer 19 Tahun 2016 mengenai Pemberian Upah, Pensiun, atau Tunjangan Ke-3 Belas Pada PNS, Prajurit TNI, Anggota Polri, Petinggi Negara, serta Penerima Pensiun atau Tunjangan. PP itu di tandatangani pada 6 Mei 2019.

Dalam PP itu dijelaskan, upah, pensiun, atau tunjangan ke-3 belas buat PNS, Prajurit TNI, Anggota POLRI, Petinggi Negara, serta Penerima Pensiun atau Tunjangan diberi sebesar pendapatan pada bulan Juni.

“Dalam soal pendapatan pada bulan Juni seperti disebut belum dibayarkan sebesar pendapatan yang semestinya di terima sebab beralihnya pendapatan, pada yang berkaitan masih diberi beda kekurangan pendapatan ke-3 belas,” bunyi Masalah 3 ayat (2) PP ini, seperti diambil dari situs Setkab, Jumat (10/5/2019).

Pendapatan seperti disebut, menurut PP ini, diberi buat:

a. PNS, Prajurit TNI, Anggota POLRI, serta Petinggi Negara paling dikit mencakup upah inti, tunjangan keluarga, serta tunjangan jabatan atau tunjangan umum, serta terbanyak mencakup upah inti, tunjangan keluarga, tunjangan jabatan atau tunjangan umum, serta tunjangan kapasitas;

b. Penerima pensiun mencakup pensiun inti, tunjangan keluarga, serta/atau tunjangan penambahan pendapatan; serta

c. Penerima tunjangan terima tunjangan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

“Pendapatan seperti disebut tidak dipakai potongan iuran serta/atau potongan lain berdasar pada ketetapan ketentuan perundang-undangan,” bunyi Masalah 3 ayat (5) PP ini.

Pendapatan seperti disebut, menurut PP ini, dipakai pajak pendapatan sesuai ketetapan ketentuan perundang-undangan serta dijamin pemerintah.

Dalam soal PNS, Prajurit TNI, Anggota POLRI, Petinggi Negara, serta Penerima pensiun atau tunjangan sekaligus juga jadi Penerima pensiun janda/duda atau Penerima tunjangan janda/duda, menurut PP ini, karena itu diberi pendapatan ke-3 belas sekaligus juga pendapatan ke-3 belas Penerima pensiun janda/duda atau Penerima tunjangan janda/duda.

PP ini memperjelas, Ketetapan selanjutnya tentang tehnis pemberian upah, pensiun, atau tunjangan ke-3 belas yang bersumber dari Budget Penghasilan serta Berbelanja Negara ditata dengan Ketentuan Menteri yang mengadakan masalah pemerintahan di bagian keuangan.

Sesaat ketetapan selanjutnya tentang tehnis pemberian upah, pensiun, atau tunjangan ke-3 belas yang bersumber dari Budget Penghasilan serta Berbelanja Wilayah ditata dengan Ketentuan Wilayah.

“Ketentuan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan,” bunyi Masalah II Ketentuan Pemerintah Nomer 35 Tahun 2019 yang sudah diundangkan oleh Menteri Hukum serta HAM Yasonna H. Laoly pada 6 Mei 2019.

5. Diyakinkan Pas Waktu

Tentang Tunjangan Hari Raya (THR), Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kemendagri Hadi Prabowo memperjelas, pemerintah akan membayarkan dana (THR) untuk Perangkat Sipil Negara (ASN), baik di pemerintah pusat atau di pemda. Hal tersebut akan jatuh pada tanggal 24 Mei 2019. Pemerintah akan membayarkan upah ke-13 pada Juni 2019.

Penegasan itu dikatakan Sekjen Kemendagri Hadi Prabowo pada wartawan, di ruang Persroom Kementerian Dalam Negeri, Jakarta, Rabu, 15 Mei 2019.

Dalam peluang itu, Sekjen Kemendagri dibarengi Dirjen Bina Keuangan Wilayah Kemendagri Syarifudin, Kepala Biro Hukum Kemendagri R. Gani Muhamad, serta Kapuspen Kemendagri Bahtiar.

“Menggarisbawahi apa sebagai kebijaksanaan Pemerintah untuk menyongsong Hari Raya Idul Fitri 1440 tahun ini, telah ada ketetapan yang sudah diedarkan, baik itu Ketentuan Pemerintah Nomer 35 Tahun 2019 atau Ketentuan Pemerintah Nomer 36 Tahun 2019 jika THR akan dibayarkan pas pada saatnya. Seperti apa yang diinginkan Pak Presiden, pada tanggal 24 Mei 2019, sebelum Hari Raya Idul Fitri semua dapat diwujudkan,” kata Hadi Prabowo.

Sekjen Kemendagri memberikan tambahan, panduan tehnis berkaitan pembayaran THR pada ASN di pemda akan diedarkan Ditjen Bina Keuangan Kemendagri di hari Rabu, 15 Mei 2019 ini. Ini berkaitan dengan pencairan dana yang dianggarkan dari Budget Penghasilan Berbelanja Wilayah (APBD).

“Sebab memang wilayah berikut yang terbeban pada APBD hingga ini hari akan diedarkan surat edaran dengan didasarkan pada ketentuan kepala wilayah yang semakin khusus hingga tidak ada persoalan seperti beberapa tahun tempo hari. Baik itu yang tersangkut pembayaran THR atau pemberian upah ke-13 yang akan diwujudkan pada bulan Juni tahun 2019,” tutur Hadi Prabowo.

Dirjen Bina Keuangan Wilayah Kemendagri memperjelas, pada dasarnya Pemerintah telah memberi kepastian jika upah ke-13 atau THR dapat dibayarkan pas waktu.

Berkaitan APBD 2019, Kemendagri sudah menerbitkan Permendagri Nomer 38 Tahun 2018 tentang dasar pengaturan APBD Tahun 2019.

“Di ketentuan itu Pemda telah disuruh untuk menyiapkan budget upah ke-13 serta THR. Berarti, dengan penataan itu kita harap wilayah seyogyanya telah menganggarkan di APBD-nya untuk upah ke-13 ini,” tuturnya.

Kalau Pemda belum menganggarkan atau telah menganggarkan tetapi kurang dana untuk membayarkan THR serta upah ke-13 karena itu sesuai dengan Permendagri ini sebab sifatnya keperluan menekan, penyediaan dananya bisa lewat pergantian penjelasan APBD tanpa ada menanti pergantian APBD 2019.

“Karenanya, kita harap dengan keluarnya PP Nomer 35 Tahun 2019 serta PP Nomer 36 Tahun 2019 ini tidak ada wilayah yang rasakan kesukaran di penyediaan budget,” katanya.

Karo Hukum Kemendagri memberikan tambahan terbitnya PP Nomer 35 Tahun 2019 serta PP Nomer 36 Tahun 2019 ini akan memberi kepastian hukum buat wilayah untuk mencairkan budget THR serta upah ke-13 sebab telah dananya difasilitasi dalam APBD. “Jadi, diinginkan telah tidak lagi ada masalah seperti beberapa tahun tempo hari,” katanya.

Menyikapi pertanyaan wartawan tekait sangsi pada kepala wilayah yang tidak ingin menganggarkan atau mencairkan dana THR, Sekjen Kemendagri memperjelas, ada sanksinya ketentuan yang berlaku.

“Tentu ada sanksinya sebab ini kebijaksanaan nasional serta ini dalam rencana penambahan kesejahteraan PNS, TNI, Polri serta beberapa pensiunan.Hingga ini harus dikerjakan secara benar, sanksinya sesuai PP Nomer 12 Tahun 2017, itu sanksinya ada tingkatan diawali dari peringatan satu, dua serta tiga dan lain-lain,” katanya.

Sekjen Kemendagri menjelaskan, faksinya buka pengaduan jika ada PNS di wilayah yang belum terima THR.

“Tetapi butuh diingat dalam PP Nomer 35 serta PP Nomer 36 Tahun 2019 ini ditata jika dana belum siap sebelum lebaran, karena itu ini harus dibayar sesudah lebaran. Ini hukumnya harus. Tetapi, kita harap semua wilayah bisa mewujudkan sebelum lebaran,” tuturnya.