Proses Belajar Mengajar di Blitar Lumpuh Karena Mogok Massal Guru Honorer

Proses Belajar Mengajar di Blitar Lumpuh Karena Mogok Massal Guru Honorer – Nasib mengenaskan di alami dunia pendidikan Blitar. Dua ini hari, proses belajar di instansi pendidikan basic lumpuh sebab mook massal guru honorer. Bahkan juga Dinas Pendidikan (Dindik) Kabupaten Blitar dengan tegas menjelaskan apabila tahun 2019 pengangkatan tenaga pendidik sesuai dengan kuota yang saat ini, jadi Kabupaten Blitar alami keadaan darurat pengajar.

Data yang disatukan, komposisi CPNS buat tenaga pendidik tahun 2018 buat Kabupaten Blitar cuma 228. Itu terdiri dua jalan. Yaitu jalan umum sejumlah 170 orang serta eks K2 sejumlah 58 orang. Sedang Dindik Kabupaten Blitar mencatat, jumlahnya kekurangan guru per 1 Agustus 2018 meraih 2. 292. Lakukan revisi pengakuan Ketua PGRI Kabupaten Blitar Munthohar yang menyebutkan, jumlahnya kekurangan guru sejumlah 2. 278.

” Saya tambahi 14 kekurangan sesuai dengan data. Menjadi Kabupaten Blitar kekurangan guru sejumlah 2. 292. Jika 2018 ada pengangkatan cuma 228 itu tak mempunyai pengaruh apa-apa, ” jelas Kadindik Pemkab Blitar Budi Kusumarjaka selesai menjumpai demo besar guru honorer di gedung DPRD, Rabu (26/9/2018).

Budi menilainya, jumlahnya itu masih tetap jauh dari impian. Jumlahnya 2. 292 adalah jumlahnya baku minimal yang di ajukan. Serta ini belum juga penuhi baku jumlahnya tenaga pengajar buat 6 rombongan belajar (rombel/kelas). Standarnya, satu rombel dipegang oleh satu guru. Elemen berbeda, tahun 2019 lain kali, akan banyak guru yang masuk umur pensiun dengan jumlahnya beberapa ratus orang.

” Minimnya hampir 3000. Ditambah cuma 228. Selalu tahun kedepan yang pensiun itu banyak meraih 500 orang. Jika pemerintah tak lekas perbanyak membawa guru, jadi 2019 Kabupaten Blitar dalam keadaan darurat staf pengajar, ” tegasnya.

Sesaat hasil audiensi dengan kelompok legislatif cuma pada tataran mengemukakan tuntutan. Belumlah ada sedikitpun titik jelas jalan keluar dari beberapa wakil rakyat itu. Ketua Komisi 1 DPRD Kabupaten Blitar Endar Suparno menjelaskan, semua inspirasi guru honorer akan diteruskan ke tingkat DPRD Pusat serta Bupati Blitar.

” Sehubungan tuntutan mencabut Permenpan No 36 serta 37 tahun 2018 akan kami berikan ke Jakarta. Butuh dimengerti, kewenangan DPRD tak dapat berdiri dengan sendiri. Tapi kami akan lekas koordinasikan dengan bupati mau membuat rumusan penambahan kesejahteraan guru honorer ini, ” kata Endar selesai dengar pembacaan tuntutan perwakilan guru honorer.

Sesaat perihal tuntutan guru honorer mendapat upah sesuai dengan UMK, menurut Endar, tak ada hubungan dengan kebolehan APBD Kabupaten Blitar buat membayarnya.

” Ini bukan problem bisa serta tak bisa membayar ya. Namun ini sehubungan ketentuannya, ” tangkisnya.