Pajak PKL Di Kota Bandung Akan Diterapkan 2020

Pajak PKL Di Kota Bandung Akan Diterapkan 2020 – Pajak untuk pedagang kaki lima (PKL) di Kota Bandung akan diaplikasikan tahun 2020. Pemkot Bandung lewat Tubuh Pengendalian Pajak Wilayah (BPPD) masih mempersiapkan landasan hukum jadi referensi dalam mengaplikasikan pajak itu.

Kepala BPPD Kota Bandung Arief Prasetya akui, sudah lakukan beberapa analisis terhitung mengadakan focus grup discussion (FGD) mengulas aplikasi pajak PKL. Dari analisis itu ia lihat gagasan aplikasi pajak PKL benar-benar bisa saja untuk diaplikasikan.

“Memang seharusnya dilakukan tindakan. Banyak daerah juga mengaplikasikan seperti Padang, Yogyakarta itu telah,” kata Arief di SOR Arcamanik, Kota Bandung, Minggu (21/7/2019).

Sekarang, ia menjelaskan, sedang mempersiapkan administrasi khususnya landasan hukum dalam mengaplikasikan pajak itu. Hal tersebut menurut dia penting supaya realisasinya dapat berjalan secara baik.

“Perwal kita sediakan, sebab narik pajak harus ada legalnya. Perwal itu kelak merujuk ke Perda 20/2011 mengenai pajak wilayah,” katanya.

Ia menjelaskan, aplikasi pajak PKL tidak diresmikan secara detail. Pajak cuma akan diresmikan pada beberapa PKL yang tinggal serta omet tiap bulannya Rp 10 juta.

Misalnya saja PKL di Jalan Cibadak, Cikapundung serta seputar Saparua. Tetapi faksinya akan terus membahas agar aplikasi pajak ini dapat pas target.

“Untuk PKL tinggal di zone hijau. Tetapi kita sediakan dahulu administrasinya. Peluang tahun kedepan (2020) diaplikasikan. Terus omzetnya Rp 10 juta tetapi ini akan kita benahi (riset) ,” katanya.