Bawaslu Minta Situng KPU Masih Dipertahankan

Bawaslu Minta Situng KPU Masih Dipertahankan – Tubuh Pengawas Pemilu (Bawaslu) mengatakan, Komisi Penentuan Umum (KPU) melanggar tata langkah serta mekanisme dalam masukkan data Skema Info Perhitungan Suara (Situng). Walau demikian, Bawaslu minta Situng KPU masih dipertahankan.

Bawaslu cuma minta supaya KPU selekasnya melakukan perbaikan mekanisme Situng. Komisioner Bawaslu RI Ratna Dewi Pettalolo menyebutkan kehadiran Situng sudah disadari dalam undang-undang.

“Oleh karena itu kehadiran Situng sebaiknya dipertahankan jadi instrumen yang dipakai KPU dalam jamin keterbukaan serta akses info dalam penyelenggaraan pemilu buat warga,” kata Ratna dalam persidangan di Kantor Bawaslu, Jalan MH Thamrin, Jakarta Pusat, Kamis (16/5/2019)

Tetapi Bawaslu masih memperingatkan supaya KPU cermat serta tepat dalam masukkan data ke Situng. Dengan cermat serta meminimalisasi kekeliruan input data, karena itu Situng tidak memunculkan masalah di warga.

“KPU dalam memakai aplikasi Situng ini tetap harus memerhatikan tentang kecermatan ketepatan dalam masukkan data ke aplikasi skema, hingga tidak memunculkan masalah di warga, serta KPU harus memerhatikan tiap input perbaikan data,” katanya.

Mengenai keputusan Bawaslu itu adalah tindak lanjut dari laporan sangkaan manipulasi dalam Situng KPU yang diserahkan team Tubuh Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi pada Kamis 2 Mei kemarin. Laporan itu tercatat dengan Nomer 07/LP/PP/ADM/RI/00.00/V/2019.

Wajar Dilakukan tindakan

Awalnya, Bawaslu akan memutuskan, dua laporan sangkaan pelanggaran Pemilu 2019 yang dikirimkan BPN Prabowo-Sandi penuhi ketentuan formal serta materiil. Dengan demikian, Bawaslu akan membuat sidang kelanjutan untuk menindaklanjuti sangkaan pelanggaran pemilu itu.

Dua laporan yang dikirimkan BPN yaitu sangkaan pelanggaran administrasi pemilu berkaitan Skema Info Perhitungan Suara (Situng) KPU dengan nomer laporan 007/LP/PP/ADM/RI/00.00/V/2019 serta berkaitan quick count atau instansi kalkulasi cepat dengan nomer 008/LP/PP/ADM/RI/00.00/V/2019.

Keputusan itu dibacakan pada sidang pendahuluan yang di pimpin Ketua Bawaslu, Abhan dibarengi dua anggotanya, yaitu Ratna Dewi Pettalolo serta Karunia Bagja. Ratna lalu membacakan laporan berkaitan sangkaan pelanggaran pemilu pada Situng KPU.

“Bawaslu mengaitkan laporan penuhi ketentuan formal serta materiil. Hingga, laporan sangkaan pelanggaran administrasi dilakukan tindakan dengan sidang kontrol,” sebut Ratna dalam sidang pendahuluan di Gedung Bawaslu, Jalan MH Thamrin, Jakarta Pusat, Senin 6 Mei 2019.

BPN sendiri sudah memberikan laporan sangkaan pelanggaran pemilu itu pada 24 April 2019. Hal itu lalu dilakukan tindakan dengan laporan tercatat yang diantar pada Bawaslu tanggal 2 Mei 2019, serta disempurnakan pada 6 Mei 2019.