Ada Enam Izin Ketenagalistrikan Yang Telah Masuk OSS

Ada Enam Izin Ketenagalistrikan Yang Telah Masuk OSS – Kementerian Daya serta Sumber Daya Mineral (ESDM) mengatakan proses perizinan ketenagalistrikan bisa dikerjakan lewat Skema Perizinan Berupaya Terpadu Dengan Elektronik (Online Single Submission/OSS). Satu diantara segi yang dicakup ialah izin untuk membuat pembangkit listrik.

Kepala Biro Komunikasi Service Info Publik serta Kerja Sama Kementerian ESDM Agung Pribadi menjelaskan integrasi itu dikerjakan untuk memudahkan proses perizinan.

“Ada enam izin ketenagalistrikan yang pada umumnya yang telah masuk OSS, empat izin penambahan buat pembangkit panas bumi, semua saat ini telah diolah lewat OSS,” tutur Jakarta, diambil Jumat (10/5).

Bila dirinci, enam izin usaha ketenagalistrikan yang bisa diolah lewat OSS yakni Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (IUPTL), Izin Operasi, Penentuan Daerah Usaha, Izin Jual Beli Tenaga Listrik Lintas Negara, Izin Usaha Layanan Pendukung Tenaga Listrik (IUJPTL) yang dikerjakan oleh BUMN atau PMA atau yang sebagian besar sahamnya dipunyai PMA, serta Izin Pemakaian Jaringan Tenaga Listrik untuk Kebutuhan Telekomunikasi, Multimedia, serta Informatika dari pemegang izin yang diputuskan oleh Pemerintah Pusat.

IUPTL serta IUJPTL dibutuhkan supaya pembangunan pembangkit tenaga listrik bisa penuhi segi keselamatan ketenagalistrikan.

“IUPTL serta IUJPTL ini selekasnya bisa diserahkan kepada pengembang lewat skema OSS sesudah pengembang mengemukakan prinsip untuk penuhi kriteria seperti ditata dalam Ketentuan Menteri ESDM Nomer 39 Tahun 2018 mengenai Service Perizinan Berupaya Terpadu Dengan Elektronik Bagian Ketenagalistrikan,” katanya.

Selain itu, empat perizinan panas bumi yang sudah diolah lewat OSS mencakup Penempatan Survey Pendahuluan Panas Bumi, Izin Panas Bumi, Kesepakatan Usaha Pendukung Panas Bumi, serta Izin Pemakaian Gudang Bahan Peledak Panas Bumi.

Tidak hanya perizinan yang dikeluarkan dari Kementerian ESDM, lanjut Agung, paling tidak investor memerlukan lebih dari 50 izin lain yang masih butuh diolah lewat Service Terintegrasi Satu Pintu (PTSP) Pusat, PTSP Propinsi serta PTSP Kabupaten/Kota.